Sadarestuwati dewa dpr ri dari jatim,
kenapa sadarestuwati dewan 49,5 judul artikel ini karena korupsi kasusu suaminya itu mencuri uang rakyat 49,5m.
MARI kita kupas tentang dewan dpr ri SADARESTUWATI yang bergoyang joget ria di atas penderitaan rakyat.

Baca juga : Kreatifitas orasi anak STM bengkel sampai DPR
Baca juga : Puan Maharani Trah Politik Soekarno RI
Baca juga : KATANYA HEMAT ANGGARAN KEUANGAN DPR ?
Baca juga : DEMO RAKYAT PAJAK RAKYAT NAIK ANGGARAN DPR IKUT NAIK

Sadarestuwati adalah salah satu politisi perempuan yang cukup berpengaruh di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Namanya konsisten menghiasi daftar anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) sejak 2009 hingga kini. Namun, kiprahnya sebagai legislator kerap terseret dalam sorotan publik bukan hanya karena aktivitas politiknya, melainkan juga karena latar belakang kehidupan pribadi, khususnya kasus hukum besar yang menimpa mantan suaminya, Ir. H. Masykur Affandi, M.MA.
Untuk memahami posisi Sadarestuwati secara utuh, penting menelusuri perjalanan karier politiknya, peran mantan suaminya dalam dunia usaha dan koperasi di Jombang, hingga kasus korupsi besar yang menjerat Masykur. Fakta-fakta ini memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang dinamika politik lokal, hubungan kekuasaan, dan sorotan publik yang mengiringinya.

---

Profil dan Karier Sadarestuwati

Sadarestuwati lahir di Jombang, Jawa Timur pada 4 Desember 1965. Sejak muda ia memiliki perhatian pada dunia pertanian dan ekonomi kerakyatan. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (UWKS), di mana ia menyelesaikan S1 Agribisnis (1988–1993) dan kemudian melanjutkan S2 Magister Agribisnis (2003–2005).

Sebelum terjun sepenuhnya ke dunia politik, Sadarestuwati aktif dalam kegiatan ekonomi lokal:

• Ia menjabat sebagai Ketua Koperasi Tani Bidara Tani di Jombang.
• Menjadi pimpinan UD Sadar Tani, sebuah usaha yang bergerak di bidang pertanian.
• Berperan sebagai Komisaris PT Salsabila, sebuah perusahaan berbasis di Jombang.
• Selain itu, ia juga sempat menjadi dosen pascasarjana di UWKS (2005–2009).

Karier politiknya berkembang pesat setelah bergabung dengan PDI-P. Pada Pemilu 2009, ia terpilih menjadi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VIII. Sejak saat itu, ia selalu berhasil mempertahankan kursi legislatifnya, bahkan hingga periode 2024–2029, menjadikannya sebagai politisi perempuan dengan rekam jejak panjang di Senayan.

Dalam struktur partai, Sadarestuwati dipercaya menduduki posisi penting, yaitu Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Bidang Program Kerakyatan periode 2019–2024. Di DPR, ia kini duduk di Komisi V, yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan desa.

---

Profil Ir. H. Masykur Affandi, M.MA

Masykur Affandi dikenal di Jombang sebagai sosok pengusaha sekaligus tokoh koperasi. Ia adalah mantan suami Sadarestuwati, dan sempat menjadi figur penting dalam jaringan usaha pertanian lokal. Masykur juga memiliki koneksi politik yang cukup kuat. Ia adalah adik ipar Suyanto, Bupati Jombang periode 2003–2013.

Sayangnya, namanya justru lebih banyak dikenal publik setelah terseret dalam kasus korupsi besar bernama Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) Bank Jatim Cabang Jombang.

---

Kasus Korupsi Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS)

1. Latar Belakang Program

Kredit Usaha Peternakan Sapi (KUPS) adalah program perbankan yang bertujuan mendukung peternak melalui skema pinjaman modal usaha. Melalui koperasi “Bidara Tani” yang dipimpin Masykur, ia mengajukan kredit senilai Rp 49,5 miliar kepada Bank Jatim Cabang Jombang pada periode 2010–2011. Pinjaman tersebut diajukan untuk membeli 2.000 ekor sapi impor dari Australia yang akan disalurkan ke 10 kelompok tani di Kabupaten Jombang.

2. Modus dan Penyimpangan

Dalam pelaksanaannya, kredit tersebut tidak digunakan sesuai peruntukan:

• Dari 2.000 sapi yang dijanjikan, hanya 749 ekor yang benar-benar dibeli.
• Dari jumlah tersebut, hanya 104 ekor sapi yang disalurkan ke kelompok tani.
• Sisanya tidak jelas keberadaannya, dan dana menguap tanpa pertanggungjawaban.

Selain itu, terdapat pelanggaran administratif besar:

• Agunan tanah yang dijaminkan hanya bernilai Rp 13 miliar, jauh di bawah nilai kredit Rp 49,5 miliar.
• Menurut aturan, jaminan seharusnya setara dengan nilai kredit.
• Dugaan kuat, pencairan kredit tetap disetujui karena faktor kedekatan politik dengan pejabat lokal.

3. Kerugian Negara

Menurut audit, kasus ini menimbulkan kerugian negara sekitar Rp 44,5–45 miliar. Angka yang sangat besar untuk ukuran program kredit berbasis koperasi.

---

Kontroversi Sadarestuwati dan Mantan Suaminya

1. Kasus Korupsi Suami: Bayang-Bayang yang Tak Hilang

Walaupun Sadarestuwati tidak terlibat langsung, kasus korupsi KUPS (Kredit Usaha Peternakan Sapi) yang menyeret Masykur Affandi tetap menimbulkan sorotan:
Nilai kasus sangat besar: kerugian negara mencapai Rp 44–45 miliar.
Modus mencolok: kredit cair Rp 49,5 miliar dengan agunan hanya Rp 13 miliar, pembelian sapi jauh di bawah target, serta penyaluran ke kelompok tani tidak sesuai janji.
Hukuman berat: 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta, serta kewajiban mengembalikan Rp 44 miliar lebih.
Aset disita dan dilelang: belasan bidang tanah, kendaraan, hingga sapi.
Fakta ini membuat publik sering mengaitkan Sadarestuwati dengan kasus tersebut, meskipun status hukum sudah jelas bahwa ia tidak terseret sebagai terdakwa.

---

2. Perceraian dan Isu Etika

Sadarestuwati menggugat cerai Masykur Affandi setelah kasus korupsi suaminya semakin jelas.

• Di satu sisi, perceraian dianggap sebagai langkah melepas diri dari beban moral dan menjaga citra politik.
• Namun di sisi lain, ada publik yang menilai langkah tersebut sebagai strategi politik untuk menghindari dampak reputasi.
• Media lokal di Jombang kerap menyoroti hubungan mereka sebelum perceraian, karena keduanya sama-sama aktif di dunia koperasi dan usaha pertanian.

---

3. Aksi Joget di Sidang Tahunan MPR (2025)

Kontroversi paling terbaru adalah aksinya berjoget di Sidang Tahunan MPR, Agustus 2025.

• Momen itu terekam kamera dan viral di media sosial.
• Banyak warganet menganggap aksinya tidak pantas, karena forum itu adalah sidang resmi kenegaraan.
• Kritikan makin tajam karena publik menghubungkannya dengan latar belakang suami yang pernah terjerat korupsi miliaran rupiah.
• Sejumlah media menulis bahwa aksi tersebut menimbulkan kesan “tidak peka terhadap penderitaan rakyat,” apalagi di tengah isu kenaikan gaji DPR.

---

4. Diamnya PDI-P

Berbeda dengan kasus lain (misalnya isu korupsi yang sempat menyeret keluarga elite partai), untuk kasus Sadarestuwati tidak ada tanggapan resmi dari DPP PDI-P.

• PDI-P seakan memilih strategi “diam” agar kontroversi mereda dengan sendirinya.
• Langkah ini justru menimbulkan spekulasi publik bahwa partai kurang serius menegakkan etik politik di kalangan kadernya.

---

5. Sorotan Publik dan Media

Gabungan antara kasus suami, perceraian, serta aksi kontroversial di forum resmi menimbulkan beberapa label publik:

• “Bayangan korupsi”: meski tidak terlibat, reputasi Sadarestuwati sulit lepas dari kasus Masykur.
• “Politisi euforia”: kritik bahwa ia lebih menonjol dalam momen hiburan (joget) daripada memperjuangkan isu rakyat.
• “Citra ganda”: di satu sisi ia dianggap pejuang koperasi dan pertanian, di sisi lain dikritik karena kurang sensitif terhadap etika politik.

---

6. Analisis Profesional

Mengapa kontroversi Sadarestuwati terus hidup?

1. Koneksi personal dan publik – Kasus suami yang sangat besar membuat nama Sadarestuwati selalu terbawa, meskipun ia secara hukum bersih.
2. Politik persepsi – Dalam politik modern, publik menilai bukan hanya kinerja, tapi juga simbol dan gestur (misalnya aksi joget).
3. Minimnya komunikasi publik – Tidak adanya klarifikasi resmi, baik dari Sadarestuwati maupun partai, membuat isu terus berkembang liar.
4. Kultur politik Jawa Timur – Jombang adalah daerah dengan basis NU yang kuat, di mana reputasi moral sangat memengaruhi persepsi terhadap pemimpin.

---

7. Dampak Kontroversi

• Reputasi pribadi: setiap pencapaiannya di DPR kerap tenggelam oleh berita soal mantan suami atau aksinya yang dianggap kontroversial.
• Citra partai: diamnya PDI-P bisa menimbulkan kesan “melindungi kader” meskipun publik bereaksi keras.
• Elektabilitas ke depan: jika tidak ada langkah serius memperbaiki citra, Sadarestuwati berisiko kehilangan simpati pemilih, terutama generasi muda yang kritis di media sosial.